JPPol : Jurnal Poros Politik

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA NOEBAUN KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Agustinus Longa Tiza — 2024-02-29

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Noebaun Kecamatan Noemuti. Permasalahan utama yang ditemui dalam penelitian ini adalah Program Pamsimas belum sepenuhnya dirasakan mafaatnya oleh masyarakat Desa Noebaun. Hal in ditandai dengan belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas dalam pemenuhuan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Pamsimas di Desa Noebaun. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Pamsimas di Desa Noebau Kecamatan Noemuti cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan Program Pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Program Pamsimas antara lain berkaitan dengan kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan. Disisi lain, profesionalisme kerja para pelaku program belum otimal.

Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana

Agustinus wangge — 2023-12-28

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya pengembangan pasar tradisional melalui pembangunan sarana prasarana yang dilihat oleh indikator upaya pengembangan, pembangunan, sarana prasarana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar Tradisional yang terletak di Kelurahan Benpasi memiliki permasalahan demikian masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, upaya pengembangan pasar masih sangat minim. Sehingga pembangunan belum cukup Nampak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu Kurangnya perhatian penuh dari pihak Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sarana prasarana pasar Tradisonal, Bagaimana Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di pasar baru kelurahan benpasi kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara Kendala yang dihadapi para pedagang adalah ketidaknyamanan lingkungan, toilet yang kurang memadai akibat banyak yang rusak, area parkir kendaraan yang belum disediakan akibat minimnya luas tanah, tempat penampung sampah belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan dinas perindag hendaknya meningkatkan pengawasan dan segera menindaklanjuti keluhan dan saran dari para pengguna pasar baru.

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NAEKAKE B KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Emanuel Tob — 2023-12-28

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Penerapan peraturan desa Naekake B tidak dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 3. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B terkadang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabanya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. 5. Aparat Pemerintah Desa Naekake B belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk kemajuan desa. Dari beberapa temuan oleh penyusun, maka penyusun memberikan saran agar. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus mampu memahami dan menjalankan prinsip Good Governance dengan baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Good Governance, Pembangunan

Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Darat; Suatu Studi Terhadap Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara

Heribertus Binsasi — 2024-02-29

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hasil kesepakatan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nasionalisme masyarakat perbatasan darat yakni pengetahuan, sikap dan tindakan nasionalisme pada masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Manusasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan darat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditujukkan melalui pengetahuan akan sejarah batas geografi Indonesia dan Timor Leste, sikap menolak hasil kesepakatan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904 dan tindakan nasionalisme dengan terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

EKSISTENSI TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN BATAS ADMINISTRATIF FORMAL ANTAR DESA (Studi Kasus Di Desa Lotas Dan Desa Muke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka)

ELIA DA COSTA BARROS — 2023-12-28

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan batas administrasi yang belom jelas serta sering menimbulkan konflik antar masyarakat desa Lotas dan desa Muke sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah desa, hal ini yang membuat para Tokoh adat mengambil ahli membantu masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) membantu tokoh adat untuk mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah.

Masyarakat diminta untuk tertib berdomisili namun hal itu tidak diterima karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan tempat tinggal serta pemerintah mereka. Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal ini dengan menetapkan norma adat, yang mereka sebut sumpah makan tanah, hal itu ditaati oleh masyarakat, karena masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat. Dengan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: Apabila kedepanya ingin melakukan pemekaran diharapkan pemeritah lebih memperhatikan aspek-aspek fundamental dalam hal ini kebutuhan masyarakat baik dalam efektifitas pelayanan dengan melihat karakter masyarakat sehigga hal seperti ini tidak terjadi lagi