JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA

2024-03-06T16:31:31+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem E-tilang pada satuan lalu lintas Polres Timur Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan merujuk pada indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno antara lain; Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata, dengan uraian, sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan program tilang elektronik ini merupakan suatu inovasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses tilang yang berbasis elektronik sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile. Pelaksanaannya cukup baik, namun masih terkendala di fasilitas penunjang berupa CCTV, penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang, namun masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar untuk mengikuti sidang tilang. Selain itu tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Penerapan program e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara dan menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

2024-03-06T16:31:32+00:00

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan Desa di Desa Umaklaran. Kejelasaan strategi yang dijalankan oleh BPD sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang ada di Desa Umaklaran. Proses analisis yang dijalankan BPD belum menjamin BPD dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Perencanan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD sudah sesuai karena BPD sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang di Desa Umaklaran. Penyusunan program yang dijalankan BPD belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Di Desa Umaklaran. Sarana dan prasaraan kerja yang disediakan sudah sesuai dan sangat membantu BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD selalu membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujua dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Umaklaran.

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BERARTI) DI KELURAHAN MAUBELI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2024-03-06T16:31:32+00:00

Masalah program bantuan Rumah Tidak Layak Huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. tujuan penelitian adalah “Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BERARTI sudah terlaksana belum optimal diantaranya komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan konsisten, sikap para pelaksana mendukung dalam pelaksanaan program, sarana prasarana mendukung, serta pelaksanaan program di laksanakan oleh berbagai sektor (fragmentasi).

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KEFAMENANU

2024-03-06T16:31:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kemudahan pelayanan yakni terdapat SOP turunan yang dipakai seluruh Rutan/Lapas, terdapat kemudahan akses mendapatkan pelayanan serta adanya fasilitas penunjang pelayanan bagi seluruh WBP baik itu yang normal maupun bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan serta kaum difabel. Indikator Pelayanan yang wajar sudah diterapakan dengan optimal dibuktikan dengan senyum sapa dan salam yang selalu diberikan petugas. Indikator perlakuan yang sama terbukti dari pelayanan yang diberikan tanpa memilihdan memilah latar belakang usia, status dan golongan, penyediaan tempat ibadah untuk seluruh umat beragama sebagai jaminan untuk masyarakat dapat beribadat menurut keyakinannya, serta indikator pelayanan yang jujur berupa kesedian petugas untuk dikritik dengan adanya layanan pengaduan yang disediakan sebagai bentuk transparansi dalam pelayanan, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemberian pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk menjamin hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukan bahwa sudah diterapkanya prinsip kesamaan hak, non diskriminasi serta tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi WBP di Rutan Kelaas IIB Kefamenanu.

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENOLAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA NAIOLA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2024-03-06T16:31:33+00:00

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gerakan sosial masyarakat dalam menolak eksploitasi sumber daya alam di Desa Naiola serta respon dari masyarakat dan pemerintah Desa terkait aktifitas eksploitasi sumber daya alam tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Desa Naiola terjadi eksploitasi SDA yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang berlangsung begitu lama sejak tahun 2014 sampai sekarang sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan rusaknya material area persawahan sebanyak 107,56 HA yang menimbulkan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Desa Naiola menurun. Pemerintah Desa bersama masyarakat membahas rencana serta solusi yang akan digunakan untuk melakukan penolakan secara langsung kepada para pengusaha tambang agar berhenti melakukan eksploitasi SDA di kali Noemuti. Adanya aksi gerakan
penolakan eksploitasi SDA oleh masyarakat desa Naiola dilakukan secara spontan karena tidak adanya formalisasi ataupun suatu lembaga yang jelas yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan aksi penolakan eksploitasi tersebut. Kurangnya perhatian dari pemerintah Desa terhadap pemilik tambang terkait surat ijin yang jelas sehingga perusahaan tambang melakukan eksploitasi SDA secara berlebihan dan menimbulkan dampak bagi masyarakat Desa Naiola. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pijak penolakan dan tuntutan kepada perusahaan tambang agar memperhatikan Alisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.