POLITIK PEMEKARAN NAGARI (STUDI KASUS PEMBENTUKAN 43 PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013–2016)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menginisiasi “penataan” terhadap Nagari-nagari dalam wilayahnya, dengan membentuk 43 Pemerintahan Nagari tahun 2013–2016 namun mengalami kendala. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013–2016. Permasalahan dalam tulisan dianalisis menggunakan konsep perumusan kebijakan Irfan Islamy, serta dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Berdasarkan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain: 1.) Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan menggunakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, yang terkendala dengan keluarnya Surat  Edaran Menteri Dalam Negri tentang Moratorium Pemekaran Kelurahan/Desa tahun 2012. Pada tahun 2016 ke-43 Pemerintahan Nagari hasil pemekaran justru disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri saat Moratorium Pemekaran belum dicabut; 2.) Perumusan (formulasi) kebijakan terhadap pembentukan 43 Pemerintahan Nagari dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013, sudah dilakukan sebagaimana mestinya tetapi terkesan “dihalangi” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 3.) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menggunakan model komunikasi yang efektif dan efisien, dalam menerapkan (implementasi) suatu kebijakan kedepannya kepada setiap pihak yang ikut terlibat.