IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DOI:
https://doi.org/10.32938/jan.v4i1.2584Keywords:
Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Administrasi Manunggal Satu AtapAbstract
Reinha Fransiska, NPM: 22180014 “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA” dengan pembimbing utama Fildelis Atanus S.Fil.,M.Si dan dosen pembimbing pendamping Yoakim Rembu, S.Sos.,M.AP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yg dihubungkan dengan faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui identifikasi faktor pendukung
References
Miles, M.B & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
Soenarko. (2003). Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Jakarta: Erlangga.
Tangkilisan, H.N.S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
Wahab, S.A. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
---- (2004). Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Winarno. (2005). Teori dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press.
Putri, A. S. S., & Jati, I.K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. Jurnal Akuntansi, 2(3), 661-677.
Siregar, Z.E. (2020). Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Data Realisasi Objek PKB Perjenis Kendaraan Tahun 2018-2020 Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara.
Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019-2021.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Penulis yang mengirimkan naskahnya pada JianE telah memahami ketentuan yang berlaku pada jurnal ini. Jika naskah tersebut diterbitkan, hak cipta artikel itu akan diserahkan kepada JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor sebagai penerbit jurnal tersebut.
Hak cipta ini meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan menyiarkan artikel dalam berbagai bentuk media. Reproduksi sebagian atau keseluruhan isi jurnal ini dan segala yang melekat padanya haruslah dengan seizin JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor.
JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Dewan Editor, dan Reviewer berusaha menjamin agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penyajian data dan pernyataan yang dikutip pada jurnal. Dalam hal naskah yang termuat berisi penghargaan pada pihak-pihak tertentu sebagai donatur atau sponsor, itu merupakan bagian yang terpisah dari JianE dan menjadi kepentingan penulis dengan pihak sponsor.
Semua artikel yang dimuat dalam jurnal ini bersifat Open Access dan bebas dibaca, diunduh, dan disebarluaskan oleh para pembaca selama tidak mengabaikan lisensi yang diacu oleh JianE: yaitu Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License