IMPLEMENTASI PENANGANAN STUNTING DI DESA OELAMI KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Authors

  • Antonia Trisilva Siki Universitas Timor
  • Fidelis Atanus Universitas Timor
  • Yoakim Rembu Universitas Timor

DOI:

https://doi.org/10.32938/jan.v6i1.4235

Keywords:

Implementasi, Stunting, Pemerintah

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut WHO stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stuting di Desa Oelami yang didasarkan pada teori implementasi Ripley dan Franklin dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah kepatuhan, lancar pelaksana rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa implementasi penanganan stunting di Desa Oelami memberikan manfaat bagi pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penanganan stunting pada anak yang masih dalam kandungan. penangangan stunting ini didasarkan pada regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah desa wajib berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan perlunya hidup sehat sehingga menjamin tumbuh kembang anak karena salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di desa oelami dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai fisik yang siap untuk belajar

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

Siki, A. T., Atanus, F., & Rembu, Y. (2024). IMPLEMENTASI PENANGANAN STUNTING DI DESA OELAMI KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 6(1), 19–28. https://doi.org/10.32938/jan.v6i1.4235