Determinan Efektivitas Belanja Daerah dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi
DOI:
https://doi.org/10.32938/jep.v4i02.139Keywords:
Prioritas, Ketepatan Alokasi, Ketepatan Waktu, Transparansi dan Akuntabilitas, Pertumbuhan Ekonomi.Abstract
Increasing local budgets every year should be offset by increasing economic growth, but in fact economic growth has decreased from 2012 to 2015. This study aims to determine the effect of priority, the accuracy of allocation, timeliness, transparency and accountability to the effectiveness of regional expenditure and its impact on economic growth. The sample of this research is all districts and cities in Indonesia. Sources of data used are secondary data from budget reports and realized APBD obtained from the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, performance evaluation report of local government implementation (EKPPD) obtained from the Directorate General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and data of gross regional domestic product (GRDP) obtained from Indonesian Central Bureau of Statistics. The data used are from 2012 to 2015. Data analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The result of the research shows that the priority has influence to the effectiveness of regional expenditure, the accuracy of allocation has no effect on the effectiveness of regional expenditure, the timeliness effect on the effectiveness of regional expenditure, transparency and accountability affect the effectiveness of regional expenditure and effectiveness affect the economic growth.
References
Arsyad, L. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta
Badrudin, Rudi. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah Edisi 2. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
Erryana, V. dan Setyawan, H. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 5, No. 1. Hal. 1-14
Herwastoeti. 2010. Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah. Humanity. Vol. 5, No. 2. Hal. 100-108
Juanda, B. dan Heriwibowo, D. 2016. Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 7, No. 1. Hal. 15-28
Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 14, No. 2. Hal. 101-119
Nurana, A. C. dan Muta’ali, L. 2012. Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan
Makka, H. A., dkk. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, No. 4. Hal. 324-333
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
Munandar, A. 2016. Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Net Ekspor Provinsi di Indonesia. Journal Ecoment Global. Vo. 1, No. 1. Hal. 21-49
Nurcholis, H. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
Nurhemi dan Suryani, G. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 18, No. 2. Hal. 183-205
Octariani, D., dkk. 2017. Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 2, No. 1. Hal. 27-41
Pratolo, S. dan Yudha, B. S. 2012. Peran Faktor-faktor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 12, No. 2. Hal. 144-160
Pohan, Max H. 2000. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah. Sekayu. Seminar Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin Ketiga
Sukirno, S. 2012. Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
Supartoyo, Y. H., dkk. 2013. The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013. Hal. 1-17
Todaro, M. P. dan Stephen, S. 2003. Economic Development, Eighth Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited
______, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
______, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
¬¬¬______, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
______, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
