Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Madiun

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32938/jep.v7i4.10650

Keywords:

Desetralisasi, Ketergantungan, Kemandirian, Keuangan, Daerah

Abstract

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting keberhasilan otonomi daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Kota Madiun menunjukkan kondisi yang menarik karena mampu menjaga stabilitas fiskal meskipun menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dan dampak pandemi COVID-19, tanpa menaikkan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan tingkat kemandirian keuangan Kota Madiun selama periode 2014–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat tinggi, dengan rata-rata sebesar 77,41 persen, sementara rasio kemandirian keuangan masih rendah, yaitu 28,17 persen, yang mencerminkan pola hubungan konsultatif. Meskipun demikian, pemerintah daerah berhasil mempertahankan stabilitas fiskal melalui efisiensi belanja serta inovasi pendapatan, terutama dari pengembangan pariwisata buatan dan digitalisasi retribusi daerah. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan ke depan memerlukan perubahan pola pikir birokrasi yang berorientasi pada penciptaan pendapatan serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara berkelanjutan.

Author Biographies

Muhammad Aditya Pratama, Politeknik Negeri Madiun

Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun (NIM. 224202043)

Rafly Marsanda Zikri, Politeknik Negeri Madiun

Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun (NIM. 224202046)

Permatasari Cahyaningdyah, Politeknik Negeri Madiun

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun (NIP. 198903062022032005)

References

Alawi, M. A., & Ramadhan, B. (2025, Agustus 19). Wali Kota Maidi: Kalau PBB-P2 Naik dan Ekonomi Tidak Baik, Bisa Jadi Masalah. Kompas.com. Diambil dari https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/19/130303878/wali-kota-maidi-kalau-pbb-p2-naik-dan-ekonomi-tidak-baik-bisa-jadi-masalah

BKAD Kota Madiun. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun [Laporan Keuangan]. BKAD Kota Madiun: Pemerintah Kota Madiun.

Halim, A. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2019). Manajemen keuangan daerah: Bunga rampai (Ed. 4). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hendro, W. S. (2025, Agustus 20). Wali Kota Madiun Bebaskan Sebagian PBB Tahun Depan. MadiunToday. Diambil dari https://madiuntoday.id/berita/2025/08/20/wali-kota-madiun-bebaskan-sebagian-pbb-tahun-depan#main-slide

Indonesia, K. K. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. , Pub. L. No. 56, 1 (2025).

Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. , Pub. L. No. 23, 1 (2014).

Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. , Pub. L. No. 1, 1 (2022).

kbr.id. (2025, Agustus 20). Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pajak Rakyat Berpotensi Meroket. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diambil dari https://www.kppod.org/berita/view?id=1441

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (3 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(3), 349–360. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699

Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 10–15. https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90

Nurjanah, R. S. (2025, April 10). Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat. Media Keuangan. Diambil dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat

Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(2), 1–6. https://doi.org/10.32938/jep.v5i2.584

Puspitasari, H. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur (Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya, Malang. Diambil dari https://repository.ub.ac.id/id/eprint/197129/3/-HANI%20PUSPITASARI.pdf

Saragih, R., & Nurlinda, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 6(2). https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810

Ullo, F., Kakisina, C. S., & Hartati, Y. S. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 54–60. https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223

Downloads

Published

2026-02-05