Financial Accounting System Untuk Mencapai Good Governance Pemerintah Kota Makassar
DOI:
https://doi.org/10.32938/jep.v4i4.3470Keywords:
Accounting System, Implementation, Good GovernanceAbstract
Penelitian ini membahas tentang sistem akuntansi keuangan untuk mewujudkan good governance Pemerintah Kota Makassar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Kota Makassar dan bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance di pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar akuntansi dan penerapan sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance di pemerintah daerah Kota Makassar. Manfaat penelitian adalah manfaat teori dan praktik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pada pemerintah kota Makassar khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga pelaporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. (transparansi dan akuntabilitas).
References
Furqani, A. 2010. Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Surabaya: UPN Jatim.
Kristiansen, Stein, Dwiyanto, A., Pramusinto, A., dan Putranto, E. A. 2009. Public Sector Reforms And Financial Transparency: Experiences From Indonesian Districts. A Journal Of International And Strategic Affairs, 31(1): 64–87.
Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh, I. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas.
Pertiwi, dan Darma, S. H. 2017. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
Rasul, dan Sjahruddin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 21(3): 409–628.
Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(2): 138–150.
Spathis, C., Doumpos, M., dan Zopounidis, C. 2002. Detecting Falsified Financial Statements: A Comparative Study Using Multicriteria Analysis and Multivariate Statistical Techniques. The European Accounting Review, 11(3): 509–535.
Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Tehnik Industri, 7(4): 27–29.
Yuliani, S., Nadirsyah, dan Bakar., U. 2010. Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 3(2): 206–220.
Zeyn, dan Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1(1): 21–37.
2.png)
