EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU
DOI:
https://doi.org/10.32938/jan.v5i3.6446Keywords:
Efektivitas, Fungsi LegislasiAbstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan Desa di Desa Umaklaran. Kejelasaan strategi yang dijalankan oleh BPD sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang ada di Desa Umaklaran. Proses analisis yang dijalankan BPD belum menjamin BPD dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Perencanan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD sudah sesuai karena BPD sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang di Desa Umaklaran. Penyusunan program yang dijalankan BPD belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Di Desa Umaklaran. Sarana dan prasaraan kerja yang disediakan sudah sesuai dan sangat membantu BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD selalu membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujua dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Umaklaran.
References
Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaharuan.
Anderson, L. W. Krathwohl, D. 2010. Kerangka Landasan Untuk Pembelajran, Pengajaran, Dan Asesment,diterjemahkan oleh: A. Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Asmayandi, A., Zulhadi, Z., & Kurniawan,T. L. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(8), 3147-3166.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Handoko. 2003. Pengelolaan Lingkungan Belajar. Jakarta: Kencana.
Indiahono, Dwiyanto. 2009 Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media
Lestari (2016). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Makanandan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 20102014). Jurnal Bisnisdan Ekonomi, Oktober 2016.
Lestari, A. F., Listyaningsih, L., & Widyastuti, Y. (2016). Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon (Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
Martoyo, Susilo. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2.
Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3), 606-624.
Siagian, Sodang P. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Sondang. 2007. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Siagian, SP. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
Tampubolon, Biatna. D. (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001. Jurnal Standarisasi. No 9 Hal 106-115.
Wasistiono, S. dan I. Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Bandung.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa.
Peraturan Menteri Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Penulis yang mengirimkan naskahnya pada JianE telah memahami ketentuan yang berlaku pada jurnal ini. Jika naskah tersebut diterbitkan, hak cipta artikel itu akan diserahkan kepada JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor sebagai penerbit jurnal tersebut.
Hak cipta ini meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan menyiarkan artikel dalam berbagai bentuk media. Reproduksi sebagian atau keseluruhan isi jurnal ini dan segala yang melekat padanya haruslah dengan seizin JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor.
JianE dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Dewan Editor, dan Reviewer berusaha menjamin agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penyajian data dan pernyataan yang dikutip pada jurnal. Dalam hal naskah yang termuat berisi penghargaan pada pihak-pihak tertentu sebagai donatur atau sponsor, itu merupakan bagian yang terpisah dari JianE dan menjadi kepentingan penulis dengan pihak sponsor.
Semua artikel yang dimuat dalam jurnal ini bersifat Open Access dan bebas dibaca, diunduh, dan disebarluaskan oleh para pembaca selama tidak mengabaikan lisensi yang diacu oleh JianE: yaitu Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
1.png){kind=small}
.png){kind=small}
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License